1. Bidang HRD – Ketenagakerjaan Memastikan kebijakan dan praktik ketenagakerjaan perusahaan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan peraturan turunannya. Mengurus dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja, termasuk: Laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Koordinasi terkait PHK, kontrak kerja, outsourcing, dan upah minimum. Mengelola administrasi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai aturan. Menyusun, mengawasi, dan memperbarui Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai regulasi. Melakukan komunikasi dan negosiasi dengan serikat pekerja (jika ada) serta menjaga iklim hubungan kerja yang harmonis. 2. Bidang General Affairs – Perizinan & Legalitas Bertanggung jawab atas pengurusan izin usaha dan operasional perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah pusat maupun daerah. Mengurus perpanjangan izin alat berat (Sertifikat Laik Operasi, Tanda Daftar, atau izin lain sesuai regulasi dari Kementerian/Lembaga terkait). Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi pemerintah seperti Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, dan Dinas terkait lainnya. Mengurus dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja). Bertanggung jawab atas pengelolaan aset, sarana prasarana, kendaraan, dan fasilitas perusahaan. 3. Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) Mengurus pendaftaran dan perlindungan merek dagang, hak cipta, atau paten perusahaan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Memastikan pembaruan dan perpanjangan sertifikat merek sesuai tenggat waktu agar tidak kehilangan hak hukum. Menangani potensi pelanggaran atau sengketa hak kekayaan intelektual perusahaan. 4. Fungsi Strategis & Manajerial Menyusun strategi HRD & GA agar mendukung pencapaian target bisnis perusahaan. Mengawasi tim HRD & GA dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, legalitas, serta hubungan eksternal. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Direksi terkait kebijakan ketenagakerjaan, perizinan, dan kepatuhan hukum. Menjadi penghubung antara perusahaan dengan instansi pemerintah (Disnaker, BPJS, DJKI, Kementerian terkait). Mengantisipasi perubahan regulasi pemerintah dan memastikan perusahaan melakukan compliance (kepatuhan hukum).

Jakarta Utara